Dinamika perjanjian perdagangan bebas internasional kerap kali menyembunyikan ancaman tersembunyi terhadap kedaulatan sumber daya alam dan keselamatan kelompok rentan di negara berkembang. Ekspansi korporasi multinasional yang didukung oleh kesepakatan dagang bilateral dinilai mempercepat perampasan tanah adat dan perusakan hutan tropis nusantara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menilai bahwa perjanjian dagang dengan pihak asing berpotensi besar memarginalkan hak-hak perempuan pesisir dan masyarakat adat. Peringatan keras terhadap ancaman imperialisme ekonomi ini disuarakan oleh WALHI Dumai demi kedaulatan bangsa.

Faktor utama pendorong ancaman tersebut adalah desakan liberalisasi pasar yang mewajibkan pelonggaran regulasi perlindungan lingkungan demi menarik investasi asing langsung. Tantangan spesifik bagi perempuan pesisir meliputi hilangnya akses terhadap sumber daya perikanan tangkap akibat pencemaran laut dan proyek reklamasi pantai komersial. Kondisi ini menempatkan perempuan di garis depan penderitaan ekologis karena mereka harus menanggung beban ganda dalam mempertahankan kelangsungan ekonomi keluarga di tengah hancurnya alam.

Kebijakan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah dijamin dalam berbagai konvensi internasional serta konstitusi nasional republik Indonesia. Berdasarkan aturan dasar tersebut, negara wajib melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat rentan dari dampak buruk perjanjian ekonomi internasional yang eksploitatif. Sayangnya, proses perundingan dagang bilateral selama ini sering kali tertutup dari partisipasi publik, sehingga mengabaikan suara-suara dari kelompok akar rumput yang paling terdampak.

Sorotan tajam terhadap bahaya perjanjian dagang ini mendapat dukungan luas dari berbagai aliansi perempuan pejuang lingkungan, serikat nelayan, dan organisasi buruh nasional. Pihak WALHI Pekanbaru menegaskan bahwa eksploitasi hutan dan wilayah pesisir atas nama pertumbuhan investasi adalah bentuk penjajahan gaya baru yang merugikan rakyat. Dukungan kritis ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar transparan dan membatalkan klausul perjanjian dagang yang merugikan kedaulatan lingkungan hidup.

Di tingkat lokal, perlawanan terhadap ancaman perjanjian dagang diwujudkan melalui konsolidasi organisasi perempuan pesisir, kampanye publik, serta pendampingan hak atas tanah ulayat. Aksi nyata ini memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan dalam memitigasi dampak krisis iklim dan menolak proyek ekstraktif di wilayah mereka. Dampak dari gerakan solidaritas ini berhasil membangun kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kemandirian ekonomi lokal.

Kesimpulannya, penolakan terhadap perjanjian dagang asing yang merusak lingkungan dan merugikan perempuan pesisir adalah bagian dari perjuangan kedaulatan nasional. Perhatian serius dari pemerintah pusat mutlak diperlukan agar kebijakan ekonomi tidak mengorbankan keselamatan ruang hidup rakyat. Komitmen perjuangan dari WALHI Batam bersama jaringan masyarakat akan terus mengawal keadilan gender dan kelestarian ekologis nusantara.